Perempuan Nabire Dalam Pilkada Nabire

Oleh
Emanuel Goubo Goo
“ Bupati besok kitorang pilih siapakah ? .Tapi Neeh….., kitong pilih tanggal berapa ehhh….? .Trus nanti kitong pilih siapa ehh…..? . Tratau kitong pilih siapa ,katanya banyak calon bupati tapi tra jelas soalnya belum ada pengumuman “ .

Itulah sepenggal pembicaraan yang terjadi antara Mace Manufandu , dan beberapa mama-mama penjual pinang pecan ini di pinggiran terminal Oyehe . Sebenarnya bukan sebuah pembiacaraan yang sangat penting. Nmaun pembicaraan itu menjadi sungguh menarik ketika itu terjadi diantara mama-mama penjual pinang di pinggiran kota ini yang keseharianya bergelutu dari rumah –kebun- pasar –rumah . Disamping itu pembicaraan tersebut terjadi ditengah ramainya momen pilkada di Nabire . Bukan tidak mungkin pembicaraan serupa juga akan terjadi pada berbagai kelompok perempuan di tempat, dan waktu yang berbeda di negeri Emas Nabire ini .

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada problema serius yang melingkupi perempuan di daerah ini . Seandainya kita bertanya apakah mereka tahu kerja apa yang ditawarkan oleh para calon tersebut , tentu dengan mudah kita juga akan tahu jawabannya . Sejujurnya itu saja sudah cukup memberikan gambaran bagaimana perempuan ikut dan ambil bagian dalam dunia perpolitikan di daerah ini .

Rata-rata jumlah pemilih perempuan mencapai 60% atau bahkan lebih di setiap kampung yang tersebar di daerah ini . Dengan jumlah pemilih yang sedemikian besarnya maka perempuan menjadi lahan potensial untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya . Akibatnya seringkali yang terjadi adalah perempuan hanya dijadikan sebagai pengumpul suara ( votte getters) bahkan sebatas hanya pemilih . Tidak lebih dari itu . Dengan dukungan dari sekian besar jumlah pemilih tersebut semestinya memberikan dampak nyata bagi upaya mendongkrak kaum perempuan dari semua keterpurukan , kunkungan dan ketinggalan . Selain itu juga ada tawaran yang nyata yang didaratkan bagi upaya pemberdayaan perempuan Nabire dalam dimensi kehidupan ini . Namun realitas upaya pemberdayaan , setelah pemilihan usai, berakhir pula dukungan untuk pemberdayaan perempuan . Sehingga program-program untuk pemberdayaan, peningkatan, pendongkrakan kaum perempuan hilang ditelan ditengah hiruk pikuk program lain yang dinilai lebih”menggiurkan” ,lebih wah dengan dana miliaran rupiah . Alhasil, lagi-lagi perempuan hanya dijadikan obyek pengumpul suara yang dirinya sebatas pemilih belaka . Trada tindak lanjut keberpihakan kepada kaum perempuan dari orang dipilih .

Bagaimana dengan Pilkada Nabire? Secara sepintas juka kita melihat isu yang beredar akan calon-calon yang masuk dalam bursa pencalonan , ternyata terlihat bahwa ada parpol yang mengusung kandidat perempuan mewakili kaum perempuan di Nabire . . Ini dapat ditelusuri bahwa ada keterwakilan kaum perempuan dalam hiruk pikuk pilkada Nabire . Disana Ada Joseline Sipora Boray sebagai kandidat Bupati Nabire . Dengan munculnya seorang perempuan sebbagai kandidat bupati ,memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam bursa tersebut . Disini nampak kenyataan bahwa ada inisiatif dari parrpol untuk mengusung calon perempuan . Nah, mulai dari sini dan saat ini perempuan ada rasa kepercayaan pada kemampuan calon dari perempuan untuk menduduki posisi strategis sebagai Bupati Nabire .
Dari minimnya visi yang jelas dari masing-masing calon kandidat Bupati yang notabenenya kaum laki-laki terhadap upaya pemberdayaan perempuan , maka dengan munculnya kandidat Bupati dari kaum perempuan . Disini Kaum perempuan Nabire , menantikan , mendambakan , mengharapkan visi,misi untuk meletakkan semua persoalan perempuan sebagai dasar kepedulian, keprihatinan untuk merangsek program peningkatan, pemberdayaan, pendongkrakan bagi kaum perempuan Nabire . Dari calon-calon yang muncul hanya satu calon dari kaum perempuan , maka calon perempuan sendirilah membawa keluar persoalan-persoalan yang menggelayuti, mengikat , kaum perempuan . Paling tidak situasi di atas telah memberikan gambaran pada kita bagaimana sesungguhnya persoalan perempuan dilihat dan ditempatkan . Persoalan perempuan masih dipandang sebagai persoalan “sampingan” dan tidfak perlu ada penanganan khusus . Upaya –upaya ke depan ada banyak pekerjaan rumah , tidak saja bagi kelompok perempuan tetapi juga semua pihak untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan , pembuatan kebijakan dan lainnya .

Selain itu juga [penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam bidang politik , salah satunya adalah dengan menghilangkan kunkungan, kendala, tantangan , hambatan social dan cultural yang dialami oleh perempuan selama ini . Perempuan berada dalam kurungan ,ketermarginalan, suborninasi, stereotype , kunkungan budaya patriarkhi . Salah satu kasus adanya pandangan yang melihat bahwa aktivitas politik bersifat maskulin sehingga hanya cocok untuk laki-laki . Maka lebih baik perempuan melakukan aktivitas lainnya . Secara social perempuan juga acapkali mendapat berbagai tekanan dari lingkungan di sekitarnya .

Penting juga untk memberikan kesempatan , peluang , kans yang seluas-luasnya bagi perempuan . Sebenarnya sudah ada berbagai kebijakan anatara untuk lebih mendor ong keterwakilan perempuan . Ini misalnya dengan adanya ketentuan kuota 30% selain itu jaminan dalam UU pemilu yang baru .
Namun itu saja rasanya belum cukup juka tanpa adea niatan , inisiatif yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mengimplementasikannya . Tentu saja dari semua pihak juga harus memberikan kepercayaan pada perempuan . Karena acapkali belum apa-apa sudah diragukan kapabilitas dan kapasitasnya . Sebuah harapan, dambaan ke depan bahwa tak perlu lagi terjadi perempuan hanya sebagai pengumpul suara atau s elalu berada pada posisi ,kelompok pemilih namun pilkada Nabire tahun ini ,perempuan adalah kelompok yang berada pada pihak yang dipilih malahkan ,dirindukan, didengungkan, didambakan Bupati Nabire mendatang adalah salah satu perempuan terbaik dari Negeri Emas ini .
Penulis adalah
Kontributor Papua Pos Nabire & Wartawan Tabloid perempuan Nabire berdomisili dipinggiran Kota Nabire

Kerikil-Kerikil Menuju Pilkada Nabire

Sejak awal tahun 2008 ini , masyarakat Nabire dihadapkan pada situasi suhu

Oleh Emanuel Goubo Goo politik kian memanas sebab tahun persiapan sekaligus penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Nabire periode 2009-2013 . Tak ketingalan KPUD Nabire pun disibukan sejumlah kegiatan persiapan pilkada sekaligus penyelenggaraannya , mulai pemasangan baliho, sosialisasi Perda 22 tahun 2007 , penyusunan jadwal proses pilkada ,pendaftaran dan verivikasi calon perseorangan hingga kini beberapa partai sedang mendeklarasikan kandidat yang diusung .
Namun ditengah perjuangan , Persiapan , penyuksesan penyelanggaraan pilkada Nabire 2008 mendatang, ternyata masih ada kerikil –kerikil kecil yang di lupakan oleh KPUD, Pemerintah Daerah ( legislative , eksekutif ) belum finalnya perda 22 tahun 2007 yang diajukan oleh eksekutif dan ditetapkan oleh legislative . Dimana hingga kini masih kontraversial baik di kalangan masayarakat terutama para kandidat ( Timotius Murib, Cs) .Lalu yang menjadi sebuah ironi bahwa pihak yang mensosialisasikan produk perda sebenarnya pihak eksekutif seb agai penyusun perda namun yang terjadi KPUD lah turut mensosialisasikan pada posisi KPUD adalah pelaksana dari produk perda 22 tahun 2007 tersebut. Dan patut diselami bahwa perda 22 tahun 2007 belum sepenuhnya public sebagai pemilih menerima itu dengan berbagai pertimbangan termasuk dalih yang rasional .

Lalu pada sisi dan kerikil lain yang patut menjadi perhatian antara KPUD dan Pemerintah bahwa kompisisi personil anggota KPUD yang ada sekaran g dan akan menyelenggarakan pilkada hanyalah 4 orang sementara Pengganti Antar Waktu atas nama Almarhum Alpius Petege belum ada pergantian . Disini menampilkan titik kelemahan KPUD danm akan terjadi kepincangan saat pengambilan keputusan . Lubang atau kerikil ini mestinya jauh sebelum jelang pilkada sudah ditutup namun hyingga kini kerikil kekurangan personil masih terjganjal dibutuh KPUD . Lalu tugas siapa ? pihak mana untuk mengisi kekosongan salah anggota KPUD itu . Kemudian siapa yang dapat mengisi? Lalu siapa nomor berikut dari almarhum Alpius Petege?
Kapan akan digantikan ? Sementara tahapan pilkada berjalan terus bersamaan dengan bergulirnya waktu ? . Ketika masuk pada tingkat pengambilan keputusan KPUD MERAIH suara dua-dua , bagaimana mengambil keptusan yang tepat . Disini ketiadaan pengganti Antar Waktu Atas nama Almarhum Alpius Petege menjadi kerikil dan masalah tersendiri di dalam tubuh KPUD menuju suksesnya pilkada Nabire . Kalau ada kepincangan dan kerikil-kerikil dalam KPUD bagaimana dapat menyelenggarakan pilkada secara lansung , umum, bebas, rahasia ? Disini semua pihak pemeritah ( Eksekutif, legislative yang bagian perwakilan kepartaian dan KPUD dapat menyelesaikan itu .

Lalu salah satu tugas besar yang sempat disosialisasikan bahkan nyaris dilupakan adalah sosialisasi UU Pencalonan Perseorangan . Walaupun sempat didiskusikan tetapi rasanya tra cukup sebab nampak seperti tayangan iklan pada layar TV melalui RRI Nabire . Rakyat belum paham akan UU tersebut , bahkan saya ada calon juga belum memahami betul isi dari UU tersebut , Lalu salah siapa ? . Lalu masalah dan akibat yang dimunculkan dari UU tersebut adalah cukup besar . Di mana nyaris setiap kandidat dibebankan 7,000-an pendukung , bagi kandidat perseorangan yang merasa tidak dapat mencapai pendukung sebanyak itu kemungkinan besar akan melakukan manipulasi data .Lihat saja kemarin siang sejumlah kepala distrik dan warga dari distrik Siriwo , kemarin mengadu kepada anggota KPUD atas manipulasi data dari salah satu kandidat perseorangan . bagaimana solusi kpud m, dan pemerintah . KPUD harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan adanya indikasi manipulasi data pendukung dari masyarakat . Lalu ketika belasan orang lebih kandidat yang maju lewat calon perseorangan bagaimana dengan jumlah pemilih tetap yang terdaftar di KPUD . Kalau saja jumlah pendukung dari perseorangan melebihi dari data jumlah pemilih tetap yang ada di KPUD Nabire . Di sini KPUD menambah beban kerja , entah hendak selesaikan masalah calon dari perseorangan atau dari jalur partai . Sebab walaupun maju lewat payung partai tetapi belum tentu murni , karena belakangan ini sebagian besar partai yang ada di Nabire terjadi dualisme partai . Dalam kedualismean partai ini masih menyimpan masalah lain yang tidak kalah peliknya , yang tidak boleh dipandang secara kasat mata .
Inilah sekelumit kerikil-kerikil dalam Pilkada yang patut diselami, dicari jalan keluar, dikeluarkan kerikil dalam sepatu agar perjalanan proses pilkada berjalan sesuai dambaan seluruh masyarakat Nabire .



Penulis adalah Kontributor Papua Pos & Wartawan Tabloid Suara Perempuan Papua Tinggal di pinggiran Kota Nabire