Jumat, 22 Agustus 2008

Pengungkap Kebenaran Sejarah Nabire, Terbentur Dana Penerbitan

Yoasap Awandoi, .Pria kelahiran di kampung Yaur 16 oktober 1972 lalu ini , sudah dua tahun belakangan ini masuk keluar dari kampung yang satu ke kampung lain . Terakhir tahun 2008 ihi hasil kerja keluar masuk kampung , pulau, sempat disajikan di meja aliansi masyarakat Pesisir dan Kepulaun pada 07 juni 2008 Kalibobo namun ditilik sebelah . Hari itu dari meja Masyarakat aliansi masyarakat pesisir dan kepulauan tersaji sebuah buku Sejarah Kabupaten Nabire Dalam perspektif Suku Yerrisam, Yaur, dan Umari setebal 487 halaman . Namun semua pihak terutama pemerintah Nabire diam dalam seribu bahasa untuk menanggapinya dalam dukungan dana untuk penerbitan lanjutnanya . Pria alumni Stie Otow Geisler Jayapura berusaha meyakinkan untuk mendapat dukungan dana pemerintah namun dianggap melangkahi pemerintah . Bahkan dalam mencari data di pemerintahan sempat mendapat halangan namun akhir terampung dalam buku sejarah Kabupaten Nabire Persepektif masyarakat Yerisam, Yaur dan Umari .

Yoasap yang terlibat dalam sejumlah penentian, baik potensi kampung dan masalah sosial lainnya yang membawa dampak perubahan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Nabire ini tak habis berpikir bila terkenadala masalah penerbitan . “ Saya berusaha menyakinkan pemerintah daerah untuk mendukung biaya penerbitan baik secara person maupun lewat lembaga , terakhir lewat peluncuran buku 1 eskamplar saja namun itupun tak dapat digubris , maka sekarang mencari sang penolong di jayapaura tetapi nampaknya sulit juga . Tahun 2008 ini target hendak cetak 1000 buku namun tidak ada biaya sehingga ini tidak terlaksana “ kata Yoasap kepada media ini belum lama ini ( 15/08) .

Jangankan sulit dalam penerbitan buku dalam jumlah banyak , peluncuran perdana dalam upaya mencari dukungan pada 7 juni lalu di KALIBOBO saja atas sumbangan sukarela dari Aliansi masyarakat Pesisir . ketika peluncuran secara antuasias masyarakat Nabire menerima hasil penelitian sebagai sebuah kebenaran tetapi dalam bekingan dana terutama dari pemerintah tak mendapat.

Awandoi menilai bahwa perubahan paradigma pembamngunan masyarakat di Tanah Papua dari sentralistik berubah menjadi otonom . Pembangunan sentarlistik yang didentikan kekauasaan mutlak yang telah mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara paksa . Kekuasaan mengatur semu7a hak rakyat, baik adapt, gereja maupun kelembagaan masyarakat lainya menurut keinginan penguasa secara terpusat . “ Sejarahpun mudah direkayasa dengan alasan klasik pembaungan . Wilayah adapt dapat diatur dan pengalihan hak kesulungan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya se3suai keinginan penguasa dan dianggap legal . hak masyarakat mayoritas dapat menjadi minoritas dan sebaliknya . Pembungkaman terhadap sejarah lokal terus dilakukan dengan memnciptakan sejarah baru oleh penguasa . Dengan menciptakan serjarah-sejarah baru oleh penguasa . Dengan demikian akibat sentralistik , masyarakat asli pemilik hak atas tanah, dan sumber daya alammnya , mengalami kerugian termasuk mengalami ketermarginalan” urai putra almarhum Keliopas Awandoi dan Dorsila Homba ini .

Dengan bergesernya paradigma lama dan masuk dalam paradigma baru p0embangunan dei Tanah Papua otonomi khusus merupakan puncak titik balik pengembalian suatu harga diri , semua rekayasa serta kekeliruan yang terjadi akibat kekuasaan harus kembali ke dasar berpijal diluruskan dengan cara pengakuan penerimaan terhadap hak-hak adat oleh semua pihak maupun suku.
Menurutnya hadirnya buku ini merupakan sebuah uji-telah dari gugu8san cerita masyarakat , tokoh adapt, gereja serta bukti-bukti secara histrotis tentang keberadaan tanah yang menjadi ibukota kabuipateN Nabire . Keberadaan tersebut dilukiskan melalui data-data dasar yang dirajut dari pemerintah daerah serta sudut pandang etnis Yerisam, Yaur, dan Umari dan refrensi ilmiah lainnya . Maka buku ini didedikasikan kepada para pemimpin pemerintah, perencana pembangunan, cendekiawan , pengusaha maupun semua komponen masyarakat asli Papua serta non Papua daan siapa saja yang berada dan hidup di wilayah ibukota Nabire dan bagi activist yang berkarya bagi Hak-hak Asasi Manusia khusunya kepemilikan hak-hak adat . Walaupun dealam upaya menaikan buku ini terkendala dengan biaya sampai saat ini“ katanya .

Yoasap tidak berkendak menyudutkan pada kelompok tertentu namun hasil karya spektakuler ini memberikan sumber ilmu pengetahuan guna menjawab kebutuhan masyarakat di papua lebih khusus bagi masyarakat Yerisam, Umari, dan Yaur agar mengenal sejarahnya , kemudian belajar untuk menghargai sejarahnya sendiri tanpa mempelajari sejarah orang lain . Sebab sejarah mencatat tentang masa lalu, masa kini dan mempertemukan masa depan . Serta “saya kira dapat dijadikan sebagai muatan lokal bagi kurikulum pendidikan di Kabupaten Nabire juga sebagai bahan pijakan dasar permbangunan masyarakat di Kampung. Keyataan bahwa tidak ada refrensi bagi mahasiswa , pemerintah baih sejarah lokal, pemerintahan maka mesti ada refrensi salah satu buku ini . Sumbangan buku ini sebagai ilmu pengetahuan . Orang bilang ada sejarah suatu kampung, atau daerah, ataupun kabupaten tetapi mana refrensinya . Siapapun yang bertugas patut nmnegetahui sejarah lokal, Zending , pemrintah Nabire . Ketika saya meminta bantuan dana penerbitan , namun Pemerintah sempat meminta untuk bergabung menulis sejarah Nabire “ kata pria tamatan SD Negeri Inpres Yotefa Abepura ini .

Kebenaran sejarah lokal tidak boleh direkayasa, karena sejarah Nabire direkayasa maka hendak dikembalikan sejarah masyarakat Nabire terutama tiga suku ini namun karena selama ini orang yang bekerja , berjuang akan kebenaran banyak pihak yang tidak dihargai, ditangtang bahkan kambing hitamkan . Namun bagi Awandoi , walaupun tak punya bekingan untuk menrbitkan buku ini , numun dengan semanngat yang menggebu-gebu dalam dalam dirinya minggu ini masuk percetakan , dengan jumlah yang terbatas . “ sekalipun jalan merayap dalam penerbitan ini hari senin ini ( 18/ 08) akan masuk di percetakan dengan jumlah yang terbatas . Sebab biaya penerbitan terbatas” kata Yoasap .
Sebuah pembohongan publik yang selama ini dilakukan kepada rakyat bahwa Peringatan lahirnya Kabupaten Nabire didasarkan pada SK Pemekaran Kabupaten Paniai, Puncak Jaya , Nabire , tahun 1996 sehingga menjadi masalah . Lalu apakah sebelum SK itu pemekaran 1996 itu belum ada pemerintahan . ”Kabupaten Nabire ini dianggap baru lahir . HUT Nabire berdasarkan SK 1996 , padahal ada sejarah perjuangan yang belum terkaver , dilihat. Buku ini hadir4 bukan untuk dipertentangkan melainkan melengkapi sejarah Nabire . Bukan bangun konflik melainkan sebuah bahan refrensi . Hanya dukungan dana pemerintah untuk menrbitkan tidak ada ” tegas pria keempat dari 6 bersaudara ini.


Orang Nabire dan Papua umumnya hidup dari budaya lisan , baru beberapa tahun belakangan ini budaya menulis buku baru mulai bangkit. Nilai budaya, sejarah lokal mestinya diabadikan , didokumentasikan . ” Nabire tidak sejarah yang jelas karena tidak ada yang menulis . Selain itu banyak cendekiawan yang turun penelitian tetapi jarang tinggalkan refrensinya . Karena tidak ada refrensi orang luarpun yang datang di Nabire mengaku orang asli Nabire . Lalu lebih ironis lagi bahwa ketidakjelasan sejarahpun dimanfaatjkan oleh orang luar untuk menulis sejarah masyarakat lokal . ” sejak 2006-2007 , saya melakukan penelitian tentang sejarah Kbaupaten Nabire dalam perspektif Etnis Yerisam,yaur , dan Umari . Saya menyadari sejarah itu penting, sehingga berinisiatif untuk menulis buku. penelusuran dan penjaringan data dalam menerbitkan buku sejarah ini dilakukan selama 2 tahun 2006-2007 . Satu tahun untuk menjaring data, kemudian tahun berikutnya mengolah dengan target 2008 terbit, namun terbentur dana .Saya tidak nemiliki biaya dan pekerjaan untuk mendukung penelitian dan penulisan tetapi akan dicetak puluhan buku dalam bulan agustus ini sambil mencari sokongan dana .Hasil kerja ini atas kerjasama dari saudara-saudara di Yayasan Emereu, masyarakat Nabire . Buku setebal 487 halaman ini saya persembahkan ilmu pengetahuan yang saya kepada masayarakat masyarakat yang punya sejarah dan membutuhkan buku ini . Berusaha berkarya dari sudut yang penuh keterbatasan dan kekurangan namun sebuah harapan terbersit bahwa akan diterbitkan buku ini dalam bulan ini walaupun jumlahnya terbatas . Kesemuanya ini akan dinilai oleh Yang Maha Kuasa ” kata pria tamatan SMA Negeri I Abepura ini .


Selama ini pemerintah mewacanakan pembangunan dalam sebuah wadah tiga tungku , pemerintah, adat dan agama namu dalam reliatas tak seperti itu . Buktinya buku ini dikaji dari tiga sudut ini tak ada dukungan dari pemerintah . Karena selama ini tidak ada refrensi sejarah Nabire maka siapa saja dapat memutarbalikkan fakta demi kepentingan . Lalu yang sadis adalah sejarah suatu masyarakat lokal ditulis oleh orang luar Papua. Patut kita berbangga tetapi orang luar mernulis menurut pemahamannya sehingga kadang kali menyimpang dari makna yang sebenarnya . ” Sejarah yang benar harus ditulis oleh anak-anak Negeri sebab orang lain menulis menurut pemahamannya . Kemudian pola pembangunan ala 3 tungku namun kalau tidak refrensi mendukung maka akan kacau . Tiga tungku harus sejajar dalam membangun negeri ini .Buku ini dibidik dari tiga sudut bidik yang selama ini membangun masyarakat . Kalau tidak ada refrensi kebenaran sejarah maka generasi dapat memutarbalikan sejarah dan fakta demi kepentingan. Dalam proses penerbitan buku ini pemerintah mestinya mendukung ,namun dalam realitanya tak ada perealisasian dana . Jangankan bantuan dana , minta-foto-foto Bupati yang pernah menjabat saja sulit didapat . Apalagi dibilang rahasia negara . Kalau tidak didukung maka akan ada generasi tanpa refrensi ” urai pria alumni S-2 Uncen Jayapura ini .

Label:

Senin, 14 April 2008

Perempuan Berjiwa Kartini Dari Nabire

Joseline Sipora Boray, S.SiT

Sosok sarjana Pertanahan perempuan satu-satunya dari tanah Pasalnya kendati sarjana pertanahan satu-satunya di daerah ini tetapi tidak merasa angkuh, atau mengejar jabatan bahkan dalam menjalani hidupnya penuh kasih sesuai prinsipnya bahwa didalam berkat yang saya dapat , Tuhan titipkan juga berkatbagi orang lain . Sosok perempuan yang menjadi penyantun dalam sejumlah organisasi social bbaik sekolah , asrama , maupun organisasi social lainnya ini patutditeladani sebab nyaris sebagian orang sempat mendapat uluran tangannya . Dalam status sebagai Ibu rumah tangga, PNS pada badan Pertanahan Nasiona Nabire , juga sempat mengusung sejumlah kegiatan untuk membangun daerah ini , termasuk mendatang artis Loela Drakel , dan lainya .Perempuan mahasiswa Magister Manageman Unhas ini sempat memohon dirinya berusaha mengundurkan dari status PNS Badan Pertanahan . Tetapi atasan memberikan izin cuti . “ sarjana kantor pertanahan memang langkah dan satu-satunya saya yang ada di Papua . Hampir seluruh papua tidak ada sarjana pertanahan perempuan. Masalah tanah yang trend dewasa ini , saling gugat menggugat sampai permintaan ganti rugi dari masyarakat . Mesti ada perda yang mengatur itu sebab Badan pertanahan hanya lembaga vertical ,pegawai pusat yang diperbantukan . Posisi badan pertanahan tidak dapat mengatur itu maka mesti ada perda . Tanah yang sudah bersertifikat tidak perlu lagi gugat menggugat . Hal gugat menggugat ini yang membuat investor yang hendak masukpun segan maka mesti ada perda . Salah satu kendala investor masuk di Papua adalah masalah saling gugat menggugat tanah, kendatipun sudah ada sertifikat . Walaupun UU otsus 21 tahun 2001 menjamin atas hak ulayat namun salah terjemahkan masyarakat sehingga terjadi saling gugat tanah miliknya yang pernah dijual sehingga kita dicap GPK ,OPM, mengusir pendatang dan lebih parah lagi kalau investor luar sulit masuk investor . Maka perda ganti rugi tanah adapt, Negara mesti diusung pemerintah “ kataPerempuan asal serui kelahiran kota karang Biak 2 februari 1969 lalu yang juga ketua Panitia Pelaksana HUT Kartini ke 129 yang sempat menilik kondisi perempuan Nabire dalam berbagai dimensi kehidupan . Dalam wawancara dengan media ini belum lama ini ( 12/04) disela-sela demo pembuatan Kue di Aula diklat Nabire sempat mengurai benang merah kondisi dan problema perempuan di Nabire .

Sebagian besar dari keseluruhan penduduk yang ada di Papua adalah perempuan . Jumlah penduduk yang ada di Papua lebih banyak perempuan, namun selama ini tidak keberpihakan dalam kebijakan , pembangunan, keputusan yang seharusnya mendapat tempat, kans, dan bekingan dana dari semua pihak . Perempuan seringkali terlupakan dari semuanya itu, padahal perempuan cukup berperan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara ini . Dalam bidang perpolitikan daerah terutama,dalam undang-undang menghendaki quota perempuan 30% namun dalam realitanya perempuan yang duduk di lembaga legislative dapat dihitung dengan jari . Buktiya anggota DPRD di Nabire hanya toh seorang Klara Gobay sementara separuh besar dari jumlah penduduk Nabire adalah perempuan, sehingga tidak mempunyai power dalam mengambil dan mempengaruhi kebijkan, keputusan yang berpihak pada kaum perempuan .
Samahalnya dengan keberadaan kantor pemberdayaan perempuan yang masih belum memiliki kantor pemberdayaan perempuan di kabupaten ini turut memperburuk sejumlah persoalan perempuan yang ada di Nabire . Sosialisasi UU KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) hingga kini belum disosialisasikan sampai ke masyarakat yang ada di kampong-kampung dan sejumlah pekerjaan lainnya yang patut dirakit oleh pemberdayaan perempuan tidak dilakukan karena pemberadayaan perempuan masih dibawah naungan kantor pemberdayaan masyarakat Kampung .Disini dominasi partriarkhi nampak . Dimana sejumlah hal harus berurusan dengan kepala kantor . Bila ditilik didaerah lain baik manokwari, Jayapura , Timika maupun daerah lainnya telah ,memiliki Kantor Pemberdayaan perempuan sendiri . Dengan tidak adanya kantor sendiri ini yang didukung dengan terpendamnya masalah-masalah perempuan ( kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lainya ) turrut memperburuk kondisi dan problema perempuan di Nabire . Sejumlah persoalan,aspirasi perempuan ada menjadi memoria passionis ( ingatan penderitaan) dibawah bayang-bayang patriarki. Posisi perempuan terjepit antara kepentingan kaum laki-laki . Di lembaga legislative perempuan tidak memenuhi quota lalu diperburuk dengan belum adanya kantor pemberdayaan perempuan sendiri . Ketika kedua hal ini mendukung maka kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan dari ketermargilan perempuan akan terangkat .
“ Keterwakilan perempuan yang ada di DPRD dengan jumlah perempuan yang ada tidak seimbang belum lagi dengan tidak memiliki kantor pemberdayaan perempuan , maka dalam berbagai hal tidak mampu, dipatahkan, dimarginalkan oleh dominasi laki-laki . Jumlah jiwa perempuan yang ada lebih banyak ketimbang volume kebijakan yang berpihak pada perempuan . Harusnya menindaklanjuti Keputusan 30% untuk quota perempuan mesti diberikan kesempatan sepenuhnya agar , mereka juga dapat menunjukkan kemampuan yang ada pada mereka .Sebenarnya perempuan itu mampu dalam segala hal, hanya kesempatan dan ruang gerak yang belum reprentatif untuk perempuan menunjukkan kemampuannya yang akhirnya perempuan posisi perempuan pada posisi lemah . Keterwakilan perempuan di DPRD harus ada juga kantor pemberdayaan perempuanpun mesti berdiri agar sejumlah aspirasi, persoalan yang masih menjadi misteri dalam bayang-bayang system patriarki itu . Agar sebagian persoalan yang membelenggu kaum perempuan dapat terakomodir sampai ke bawah maka berikan ruang gerak yang leluasa baik di dalam birokrat maupun legislative sebab selama ini tidak ada keterwakilan di DPRD dan belum ada kantor pemberdayaan perempuan membuat 32 organisasi perempuan yang ada di Nabire terbengkalai . Lewat organisasi perempuan yang ada dapat terakomodir aspirasi, pengaduan, dan kebijakan yang berpihak . Jumlah jiwa perempuan lebih dominant di Nabire ini tapi organisasi wanita vakum sebab sejak ibu banggo meninggal belum terbentuk . Banyak organisasi wanita terdaftar pemberdayaan perempuan tapi belum diakomodir lewat GOW maka mesti ada bekingan “ urai ibu 3 anak Yosepince Bromli Bernace Borai Nababang,Marten Luther King Burai, Kristel Yonce Partali Burai Nababang ini .

Kalau dilihat peran perempuan cukup andil, lanjut penyantun sejumlah kegiatan social ini dalam membangun Negara , membangun keluarga, membentuk anak dari lingkungan . Untuk itu perempuan harus memiliki pengetahuan untuk membangun dengan perkuat basis oraganisasi perempuan yang ada di nabire . Perempuan cukup besar tanggung jawab bagi dunia tetapi potensi perempuan yang dimilikinya belum sepenuhnya diberikan kesempatan untuk berekspresi dan dibentuk pengetahuan lewat kegiatan-kegiatan ( seminar, pelatihan, lokakarya dan lainnya ) .Dalam melakukan tugas, kerja selalu melakukan dengan tanggung jawab, bekerja dengan insting . Sekarang saatnya untuk ada keberpihakan kepada perempuan via pengetahuan-pengetahuan yang membangunkan potensi perempuan yang terpendam selama ini . Perempuan bangun , bentuk manusia tetapi kalau tidak didukung dengan pengetahuan yang membangkitkan potensi raksasa yang sedang tidur , bagaimana ia mempersiapkan manusia yang berkualitas bagi bangsa dan Negara ini . Perempuan juga pemotivator besar terhadap keluarga, Negara dan bangsa “ urai anak keempat dari mantan Sekda drs. Yoel Borai semasa kepemimpinan Soekiyo dan Yusuf Adipatah ini .


Potensi perempuan dalam sejumlkah segi kehidupan, menurut istri Ir. Rajan Nababang sekretaris Bapeda Kabupaten Wondama ini, Potensi perempuan tidak perlub diragukan sebab sejak dulu kala dia sudah menjamin, menghidupi manusia dengan penuh rasa tanggung jawab . Hanya dalam berbagai segi pembangunan dan kehidupan baik kesehatan, pendidikan,pemberdayaan ekonomi ,politik disisihkan bahkan termarginalkan. Dibidang kesehatan, Mama-mama yang berada di pesisir pantai,pulau-pulau, atau dibalik gunung-gunung atau lembah. Dalam rutinitas kesehariannya kaum perempuan menghidupi keluarganya dengan memikul beban kerja yang cukup berat . Karena setiap hari berkutat dengan beban kerja yang berat lupa akan kesehatan diri dan anaknya . Turut didukung pula dengan gizi buruk anak dan ibu . Lalu diperparah dengan jarang melakukan sosialisasi kesehatan ibu dan anak ,gizi buruk dan lainnya . Pengetahuan akan pentingnya kesehatan penting dan mesti sosialisasikan . Semoga sosok perempuan Kepala Dinas Kesehatan patut mensosialisasikan .

Perempuan menghadapi alam yang keras dengan tabah demi menghidupi keluarga . Perempuan hadapi hidup ini diatas Potensi alam di papua melimpah ruah, sagu, bia, buah merah, dan bahanlainya yang patut dikelola menjadi bahan ekonomis hanya belum dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang cukup maka perempuan terlingkar dalam lingkaran setan, dalam kunkungan budaya patriarki sehingga belumada perubahan bagi perempuan Papua . “ Disini dibutuhkan kesempatan, biaya dan political will dari pemerintah . Perempuan sudah terbiasa melawan alam Papua yang keras,diatas potensi alam yang melimpah ruah , Alam yang ada membuat perempuan lebih eksis melawan alam yang keras. Dia menghidupi rumah tangganya, Potensi perempuan sedang tidur . sekarang pemerintah aktifkan potensi ekonomi yang ada maka akan berkembang dengan baik .Potensi perempuan habit ada kerjasama hanya tidak ada keberpihakan ,kesempatan” tegas activist GOW,PWKI,PWGKI .

Kemudian potensi perempuan dibidang pendidikan,lanjut pengurus partai Pengurus Marhaenisme ini bahwa di Papua banyak guru perempuan untuk membentuk perempuan yang berkualitas maka muatan-muatan local dimasukan, seperti PKK, Kesenian . Muatan local yang disesuaikan dengan kebudayaan setempat . Menggali dan mengembangkan apa yang ada di daerah setempat . Dari sisi sains kita di Papua sangat tertinggal, pendidikan ddasar kita tidak bagus. Pendidikan sains sering tertinggal, sekolah di daerah perkotaan mulai sekolah dari TK namun dikampung-kampung langsung masuk kelas I SD sehingga tingkat penyesuaian antara anak-anak masuk yang masuk dari TK dan yang langsung masuk SD . Perbedaannya akan nampak . Maka untuk memperbaiki pola pendidikan mesti dirubah . “ Basic sains mesti dibuat sehingga dapat membangun manusia Papua yang berkualitas “ urai mantan Wakil Ketua KNPI selama dua periode ini .


Ketika disinggung maraknya kekerasan terhadap perempuan, mantan bendahara Ampi Nabire ini menilai kekerasan terharap perempuan yang selalu terjadi jarang terungkap didominasi oleh system patriarki .Ketika suatu kekerasan terjadi , perempuan bingung hendak mengadu kemana. Sebab lembaga yang yang mengurus masalah perempuan saja masih berada dibawah naungan kantor . Apalagi ketika berurusan dengan kepolisian tidak memberikan alternative yang mengikat pelaku. Disini perempuan selalu berada pada posisi kalah . Tidak ada tempat atau pihak yang mengakomodir persoalan mereka , Laki-laki selalu berada posisi menang,selalu ada pembelaan diri, hal yang samapun dijewantahkan kepada anak laki-lakinya sehingga menjadi pembelajaran baginya dan dilakukan pada isterinya ketika Ia kawin . Kekerasan terhadap perempuan baik pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik ,psikis , kian merajalela dimana-mana yang jarang terungkap ke permukaan . “ UU KDRT yang ada Sampai hari ini belum ada sosialisasi sampai dikampung-kampung supaya kaum perempuan dapat mengetahui bagaimana . Di Papua harus ada sosialisasi UU KDRT . Kami kaum perempuan berkeinginan untuk segera disosialisasi agar dengan adanya sosialisasi ini kasus-kasus kekerasan dapat diminimalisir. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi tangisan bisu selama ini, kasus pemerkosaan misalnya,kehidupan dan masa depan perempuan dihancurkan, maka mesti penerapan hukuman yang tegas agar pelaku ada tingkat jera . “ urai alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta diera 1990-an ini .

Menilik sejumput persoalan perempuan yang ada di Nabire dan Papua umumnya , Perempuan asal Serui ini berharapan besar perlu ada keberpihakan terhadap perempuan dalam segi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang membangkitkan potensi perempuan yang selama ini terpendam . Mesti dibekali dengan kegiatan dan pengetahuan-pengetahuan yang mengembangkan potensi kaum perempuan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luas yang disertai bekingan dana .
“ Keberpihakan kepada kaum perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, politik dan lainnya mesti dilakukan pemerintah daerah . Kami perempuan menghendaki quota perempuan di DPRD harus memenuhi sesuai UU dan mesti ada kantor pemberdayaan perempuan di Nabire agar keberpihakan perempuan itu ada . Selama ini perempuan berbuat memperjuangkan hak-hak perempuan namun jumlah perempuan tidak mampu melawan system yang notebenenya dikuasai laki-laki “ urai salah satu kontraktor perempuan di Nabire yang memiliki motto didalam berkat yang saya terima,Tuhan titip juga berkat bagi orang lain juga . (emanuel goo.)

Label: