Waspada Pelacuran WTS Jelang Pilkada Nabire

Hari –hari belakangan jelang pilkada ini mulai bermunculan WTS ( Wartawan Tanpa Surat Kabar ) atau Wartawan Muntaber dengan mengatasnamakan sebuah media yang tersohor kekritisannya di Indonesia bahkan di dunia Internasional . WTS kini mulai bermunculan bak jamur dimusim dengan berbekal fasilitas peliputan yang lengkap dengan berlagak meliput sebuah kegiatan seceremonial maupun melakukan sebuah investigasi kasus . Lalu data base untuk mendapat informasi keberadaan seorang wartawan pun sulit didapat apakah di bagian Humas atau PWI maupun Aji di Nabire . Keberadaan para jurnalis berplan plin posisi kewartawanan sebab orang dapat melakukan penyamaran demi sebuah misi,kepentingan dan lainya . Disini posisi PWI,Aji dan Bagian Humas Setda Nabire patut dipertanyakan bagaimana mendata keberadaan dan sepak terjang wartawan yang selama ini , sebab sebagian orang melalakukan ,pemerkosaan, ke,mulia,an pekerjaan para kuli tinta ini . Pada beberapa waktu di kediaman Bupati jl. Pepera waktu itu sempat menguak sebuah kasus kemunculan WTS, wartawan Muntaber ( Muncul Tanpa Berita ) , Wartawan Bodrex , WNN ( Wartawan Cuma Ngonol-ngonol ) dan lainya . Disini kemuliaan wartawan tercoreng , pelecehan , pemerkosaan bersanding disana . Lalu siapa yang patut dipersalahkan ? Bagaimana pemulihan nama kewartawanan yang dicorengkan oleh oknum WTS ?Bagaimana Peran Humas , AJI, dan PWI untuk mencegah WTS yang kini mulai bermuculan? Siapa yang bertanggung jawab?. Demikian dikatakan oleh Emanuel goo koresponden Suara Perempuan Papua Wilayah Nabire kepada sejumlah wartawan kemarin( 29/04) di Kafe Primari Nabire .
Dalam jumpa yang dihadiri Sejumlah Wartawan masing-masning Jhon Kegakoto wartawan Cepos, Frans Bida Bobi pemimpin Redaksi Nurani Rakyat Papua, Jhon Krist Pakage Wartawan Tabloid Suara Perempuan Papua Timika , Markus You dan Frans Tekege Wartawan Papua Pos Nabire, Frans Magay Pemerhati dunia pers tersebut Emanuel goo mengatakan Dalam mencari popularitas kewartawanan, WTS pura –pura meliput saat orang melakukan aksi demo, jumpa pers , atau investigasi kasus .Dengan harapan dirinya dilihat, mendapat Perhatian dari publick dari sebuah peliputan kasus penyimpangan atau sebuah kegiatan ceremonial . Dengan berpenampilan keren, menggantung kartu pers di dada ,menenteng kamera pura-pura memotret sebuah peristiwa demi meyakinkan orang banyak bahwa dirinya wartawan . Padahal tidak tahu kemana larinya hasil liputan berita . Hal itu banyak terjadi selama ini di daerah Nabire .
Emanuel menyebutkan sejumlah kasus yang mengatasnamakan wartawan selama ini bahwa tahun 2007 lalu sempat menemui seorang yang mengaku wartawan majalah Bahana . Sebuah majalah Kristen di Jakarta . Dia menyodorkan kartu pers termasuk tas bordir majalah tersebut ditunjukan pada saya . Selang beberapa hari saya berusaha kontak redaksi Bahana di Jakarta via email mereka mengaku kami tidak memiliki koresponden di daerah Nabire . Ternyata WTS yang berkeliaran menjajahkan dirinya dilokasisasi WTS . Kemudian waktu yang hamper bersamaan seorang yang mengaku mengaku wartawan sebuah tabloid di jakarta . Namun ketika saya menanyakan tabloidnya ,nama oknum wartawan tersebut tidak tercantum namanya dalam box redaksi . Maka mulai saat itu,,kecurigaan akan WTS terlintas , yang kemudian muncul keraguan dengan oknum WTS yang sedang menjajahkan diri sebagai wartawan . Lalu berselang beberapa bulan dia mulai mengaku wartawan KBR Jakarta . Padahal tra pernah meliput berita . Nah disini muncul Wartawan Muntamber ( Muncul Tanpa Berita ) . lantas pada serial lain dalam waktu yang berbeda , dengan gaya necis dan norak , seorang perempuan dengan berbekal kamera Handycame memotret acara kampanye Guberbur pada 2006 lalu . Nyaris semua kegiatan ceremonial, aksi demontarasi selalu dirinya muncul dengan berbekal handicame dan kartu pers . Lalu usai memotret sempat bertanya pada saya “ sobat ada biaya liputankah ? dimana kita mendaftar untuk biaya liputan . “ Saya tidak tahu” kataku singkat .
Lain dengan permainan Bagian Humas dan Infokom setda Nabire yang Selama ini kurang bahkan tidak pernah terbuka bagi semua wartawan media di Nabire . Ini satu kesalahan humas yang dilakukan yang konon Humas sebagai corong pemerintah dimainkan selama ini . Lalu Staf humas dijadikan sebagai Wartawan padahal PNS yang harusnya mengkoordinir wartawan untuk meliput suatu kegiatan . Lalu ketika staf Humas meliput sebuah kegiatan dikemanakan hasil liputan, harusnya dibuat press reallesse kepada semua media agar dipublikasikan . Sementara TVRI memplow.up atau mempublikasikan sudah tidak lagi mengudara atau menyiar kegiatan-kegiatan di daerah ini . Posisi Humas harusnya menjadi perantara antara pemerintah , masyarakat dan pers untuk mempublikasikanh hasil-hasil pembangunan . Selama ini para jurnalis sudah mengetahui akan hal itu tetapi karena disibukan dengan rutinitas sehingga mereka menyaksikan bagaimana humas memainkan peran kecorongan bagi masyarakat , pemerintah dan pers . Posisi penghubung patut dipertanyakan . Lalu bagaimana dengan data base para jurnalis di Nabire . Ketika kita bertanya berapa wartawan yang ada di nabire saat ini , Humas , Aji, dan PWI akan menjawab tidak tahu berapa jumlahnya . Posisi dan sistem kerja ketiga pihak yang berkompenten wartawan patut dipertanyakan , untuk menjaring, merangkul dan mendata keberadaan para kuli tinta ini . Kalau tidak sebuah kemoratin kita dalam mengakomodir kepentingan kerja para jurnalis , kata Emanuel kepada sejumlah wartarwan .
Lantas Kini kita telah memasuki detik-detik jelang pilkada kabupaten Nabire . Saat ini pula kini bermunculan sejumlah WTS (Wartawan Tanpa Surat Kabar) ,Wartawan Muntaber, Wartawan Bodrex, Wartawan CNN (Cuma ngonol-ngonol) , yang mengaku, mengangkat dirinya wartawan dari elektronik ini, media cetak itu . WTS telah, sedang dan akan bermunculan jelang pilkada demi mengejar kepentingan sesaat, sekedar mencari pemasangan iklan yang bunyinya jutaan rupiah kepada para kandidat . Sementara hasil liputan berita dikesampingkan . WTS ini patut dipertanyakan apakah sekedar mencari atau memancing dalam air keruh atau idealisme wartawan yang dikejar .Ada banyak WTS yang yang mengaku dari sejumlah media lokal maupun nasional telah berdatangan menyaksikan pesta pilkada pada akhir tahun ini.
Emanuel mengakui dirinya pernah mengalami kasus pilkada Paniai, ketika dirinya meliput pilkada kabupaten Paniai tahun lalu. Saat itu banyak wartawan yang hadir di paniai dalam rangka peliputan proses pemilihan pilkada Kabupaten Paniai . Namun puluhan wartawan yang meliput tidak jelas hasil akhir sebuah peliputan pilkada Paniai. Saat itu WTS-WTS ini muncul dengan sarana , fasilitas yang lengkap dan cangkih . Sementara masyarakat tidak pernah menikmati, membaca, menonton , menyimak hasil peliputan . Di penginapan Subur WTS-WTS bermukim sembari menawarkan tayangan , penyiaran langsung , publikasi dengan biaya yang sangat besar bunyi puluhan juta . Sementara hasil peliputan tidak akan dibaca,ditonton oleh masyarakat yang punya hak . Disini idealisme, harga diri , jati jurnalis digadaikan , dijualbelikan dengan sejumlah uang yang tiada nilainya dengan kemuliaan pers
Hal yang sama sedang dan akan dialami masyarakat Nabire terutama para kandidat Bupati dan Wakil Bupati . Kini di Nabire WTS dari sejumlah media telah,sedang dan akan berdatangan untuk melacurkan diri , mencoreng media ,para jurnalis yang profesional demi mencari kepentingan pribadi dan sesaat . Kondisi WTS dipaniai beberapa waktu lalu ini sedang, akan berlaku dan terjadi di Nabire . Tergantung masyarakat, lembaga berkompeten ( Humas, AJI , PWI) dan para kandidat dapat memilih media dan wartawan yang selama ini dikenal dan diakui keberadaan serta krediblitasnya . Kejelian rakyat, kandidat, Humas, Aji, serta PWI memilih media mana untuk mempublikasikan . Dalam kondisi pemilihan Kepala Daerah ini para WTS akan melacurkan,menjual diri, krediblitas profesi wartawan . Beberapa hari Belakangan ini saja ( wartawan?) dari beberapa media sudah ada di Nabire dan sedang sosialisasikan diri bahwa dirinya (wartawan?) maka patut dipertanyakan keberadaan WTS-WTS ini. Dengan mengaku wartawan media elektronik maupun media cetak . Maka Waspadalah atas nama WTS-WTS yang sudah ,sedang , akan melacurkan dalam proses pilkada 2008 ini. Namun yang lebih terpenting lembaga yang berkompeten terutama AJI,Humas dan PWI segera mendata semua Wartawan yang ada di Nabire .
Frans Bida Bobii pemimpin redaksi Tabloid Nurani Rakyat Papua Nabire menilai akan ada wartawan tanpa surat kabar, atau wartawan gadungan jika peranan Hubungan Masyarakat (Humas) pemerintah setempat lemah memainkan perannya. Ketika Humas dan wartawan di daerah tak harmonis, menjadi peluang yang baik bagi wartawan gadungan.Hal ini diungkapkan Frans Bobii dalam pertemuan wartawan dan wakil berbagai media cetak yang ada di tanah Papua, Selasa (29/4) di Nabire.
Menurut Frans Bobii, Humas sebagai corong pemerintah seharusnya menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan media massa yang ada di daerah, termasuk koresponden agar informasi pembangunan bisa disebar luaskan melalui sarana-sarana media. Untuk mendukung penyebaran informasi secara lebih luas melalui media massa, Humas seharusnya menjalin hubungan yang harmonis.
Ketua AJI ini menambahkan disamping itu, Humas juga diharapkan menghimpun wartawan yang ada, minimal punya data tentang jumlah wartawan yang ada bersama medianya agar ketika ada kegiatan oleh pemerintah daerah, bisa dikontrol.
Untuk menghindari masuknya wartawan gadungan di daerah ini, Bobii meminta agar setiap pejabat dan sumber berita agar menanyakan identitas dari wartawan yang bersangkutan. Dan jangan langsung terima tetapi sebaiknya konfirmasi ke kantornya untuk mengecek keabsahan surat atau kartu yang dipegang masing-masing wartawan.
Ketika ditanya berapa wartawan yang terdaftar di AJI Cabang Nabire, Bobii mengatakan hingga saat ini sudah terdaftar 15 orang. Kelima belas wartawan tersebut adalah mereka yang telah mengisi formulir dan menyerahkan foto.
Ia mengakui kelemahan Humas, PWI dan AJI untuk mengontrol setiap wartawan yang meliput di daerah ini, seperti yang dipersoalkan salah seorang wartawan melalui Papuapos, Senin (28/4).
Salah seorang tokoh pemuda di Nabire, Frans Magay menilai selama ini memang belum ada kerjasama antara Humas dengan insan pers di daerah ini. Karena belum terlihat adanya kerjasama yang nyata atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Humas Pemda Nabire kepada wartawan yang bekerja di daerah ini. Sebab, insane pers inilah yang menyuarakan segala aspek pembangunan Kabupaten Nabire kepada publik.
Ia juga menyarankan agar Pemda melalui Bagian Humas agar mendata wartawan yang ada di daerah ini agar perhatian pemerintah hanya kepada satu dua orang tetapi merata untuk semua. Sebab, semua insan pers yang ada di daerah ini telah berjasa menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
Menyinggung tentang klarifikasi berita tentang keberadaan seorang wartawan dari sebuah media elekttonik di Jakarta, beberapa wartawan dari media yang sama di Jayapura dan Timika yang dihubungi melalui telepon selularnya mengaku belum tahu.
Sementara Koordinator Jaringan Radio dan KBR 68H Jakarta di Papua. Radot Gurning melalui telepon mengatakan yang bersangkutan mengikuti pelatihan di Biak pada Februari 2007 dan aktif mengirim berita selama beberapa bulan. Namun setelah itu tidak mengirim berita lagi, dia baru mengirim berita reportase ke KBR 68H sejak awal April 2008 lalu sehingga yang bersangkutan sudah dilengkapi dengan surat tugas.
Bobii menilai, pada era reformasi ini, wajar jika ada yang merasa tersinggung karena kita harus memberitakan sesuatu juga dengan terbuka, Tak heran jika ada yang merasa tersinggung ketika membuka sesuatu kedok atau masalah secara terbuka kepada publik.

SELAMATKAN TANAH DEMI MASA DEPAN ANAK CUCU

Makeowapa adalah gambaran di mana tanah yang dianggap suci ,keramat, kini sudah berubah menjadi ibukota Distrik Kamuu Utara. Padahal bagi orang Mee Makeowapa merupakan tanah suci, pusat penyebaran manusia dan budaya orang Mee.
“Ketika dasar hidup dijual, digadai, dirusak maka akan hancur pula nilai-nilai hidup kita yang hakiki,” tutur anggota Majelis Rakyat Papua Philipus Degey belum lama ini di Nabire.
Namun lanjut dia kini semua areal keramat itu telah berpindah tangan dari pemilik ulayat ke tangan-tangan pembeli dan pemodal serta berubah menjadi wilayah pemerintahan distrik.
“Ketika daerah daerah keramat dijadikan sebagai dasar kehidupan dan sentral budaya dihancurkan maka kita akan kehilangan jati diri yang sejati dan tidak ada tempat bersandar hidup. Karena dasar hidup dijual, digadai, dirusak maka akan hancur pula nilai-nilai hidup yang hakiki,” tuturnya.
Sebenarnya hilangnya tempat-tempat keramat dan sakral di tanah Papua baru sekarang ini terjadi. Sudah terjadi sejak awal 1960 an di mana kepeningan bisnis dan politik mulai menapakan tajinya di mana-mana terutama areal pertambangan, hutan dan pembangunan jalan trans serta lokasi permukiman baru termasuk program transmigrasi.
Lihat saja Gunung Ertsberg atau Yelsegel Ongopsegel di daerah Kabupaten Mimika. Gunung keramat orang Amungme harus rela isi perutnya dilubangi karena kepentingan emas, perak dan tembaga demi sebuah investasi Walau gunung-gunung itu tempat keramat dan dunia tempat tinggal roh.
Sebab kekuatan dunia roh ini, menurut masyarakat adat didapat dari tanah, sehingga kepemilikan tanah bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sesuatu yang mutlak. Kepemilikan atas tanah ini akan memberikan kekuasaan bagi MHA untuk memberlakukan adat mereka.
Kepercayaan-kepercayaan ini tumbuh dan bertahan pada kelompok-kelompok MHA.Misalnya pada masyarakat Distrik Napan, yang meyakini bahwa hulu sungai Lagari yang dikenal dengan nama Nuba Urigwa adalah tempat yang sakral, yang menjadi tempat tinggal Kuri. Keyakinan ini membuat masyarakat dari kelompok budaya Kuri di kawasan Napan-Weinami dan Makimi memahami seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wilayah yang tidak boleh dirusakan karena kehidupan sungai bersumber pada tanah di sekitarnya. Tanah dianggap rahim bagi air sungai dan air laut.
Sedangkan pada budaya Suku Ngalum, Kabupaten Pegunungan Bintang setiap pohon, rotan, sungai, gunung hingga batu berhubungan dengan erat dengan suku-suku disekitarnya. Begitu eratnya hubungan ini sehingga dalam pembukan lahan, setiap laki-laki yang terlibat wajib memakan segumpal tanah. Ini mencerminkan bahwa tanah merupakan sumber kesuburan dan kehidupan sehingga masyarakat Ngalum harus mengikatkan dirinya dengan tanah yang tidak lain dianggap sebagai ibu.
Kini penggalan tanah yang terletak di sepanjang jalan Poros Trans Nabire –Ilaga tepatnya di Distrik Kamuu dan Distrik Kamuu Utara alias Lembah Kamuu Kabupaten Nabire telah terjual habis . Karena tanah terjual habis, kini hutan mulai dirambah sehingga kayu mulai di jual. Lantas akan kemanakah anak-cucu Masyarakat Lembah Kamuu? Entahlah tetapisebagian besar Tanah yang terletak ditempat strategis telah terjual habis.
Mulai dari Mata jalan Ekemani sampai di Idakoto yang kini dijuluki “kota baru” . Sepanjang jalan dari Pusat kota Moanemani hingga Mauwa tak ada yang tersisa, semuanya telah berpindah tangan dari pemilik ulayat kepada pembeli.
Lalu di distrik Kamuu Utara ,di sepanjang jalan raya Trans Papua KM 207 sudah habis dijual,bahkan di halaman depan Puskemas Idakebo saja telah dibangun barak kios. Tanah-tanah disitu dijual dengan kisaran harga lima juta ke atas. Makeowapa sendiri sejak dulu diyakini sebagai tempat keramat.
Tanah dan seisinya adalah asset satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat local maka masyarakat perlu mengamankan dari pencaplokan dari pihak lain. Strutur adat di lembah Kamuu tidak sama dengan struktur adat daerah lain tetapi kembali pada nilai-nilai budaya.
Lebih lanjut, Philipus Degey menjelaskan bahwa menjual tanah berarti menjual ibu yang memberi susu dan madu, juga menyerahkan diri sendiri dengan seluruh hidupnya. Kalau ada yang menjual tanah lagi maka sebaiknya diusir saja dari kampung.
“Tanah bukan warisan kepada kita melainkan hanya dititipkan sementara buat anak cucu yang akan datang. Sehingga kita tak perlu lagi mengklaim tanah bahwa itu milik saya, tetapi bagaimana menjaga harta satu-satunya milik cucu kita dan menghiasi tanah ini dengan berkebun atau beternak selama kita hidup diatas tanah.” ujar Philipus Degey.
Philpus juga mengakui jika panorama lembah Kamuu memang sangat indah sehingga banyak yang ingin mencaploknya. Maka harus dipertahankan sebagai harta utama yang dimiliki. Jika tanah tersebut hilang maka sama saja dengan kehilangan segalanya sebagai orang asli. Sebab hanya tanah inilah dimiliki. Juga jika pemilik tanah dan orang luar bercampur maka pemilik ulayat akan hilang ditengah penduduk yang baru datang.
“Jika menjual rotan, kayu, batu, atau pasir, tidak jadi soal. Tapi bila menjual tanah berarti mama sendiri.” tegasnya.,
Sedangkan menurut Andreas Goo, S.Sos, salah satu intelektual di Nabire, sistem yang berlaku pada Masyarakat Adat adalah berdiri diatas tanah. Hidup dan bekerja diatas tanah yang nantinya akan menjadi Tonowi. Ketonowian didapat melalui kerja dan usaha dari tanah. Sehingga saat ini, untuk merusak system tatanan kehidupan orang Mee, banyak orang yang datang dengan membawa sejumlah uang untuk membeli tanah.
Paulinus Agapa, tokoh agama orang Mee mengibaratkan manusia sebagai kayu yang tumbuh diatas tanah.
“Ibarat kayu yang tumbuh dari dalam tanah, maka manusiapun hidup dari kecil diatas tanah. Sehingga harus menghargai tanah seperti menghargai ibu sendiri. Emanuel Goo

Posisi Perempuan Dalam Pilkada Nabire

Emanuel Goo

Peran politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan dininabobokkan dengan konsumerisme, dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Pembongkaran budaya patriarkhal men-jugment perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan tinjauan politik, agama, social. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukkan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Keterlibatan Megawati berjenis kelamin perempuan sebagai Presiden RI, dan tidak mampu mewarnai percaturan politik justru menjadi controversial di masyarakat. Sosok kepemimpinannya seakan belum mewakili keseluruhan perempuan mendapatkan penghidupan yang layak dari sektor publik

Pertautan antara ide dan realitas mesti menjadi pijakan dalam memperjuangkan ide persamaan (egaliter) dalam segala bidang. Akses yang sama dalam bidang politik tentu menjadi cita-cita yang masih di atas langit biru dan tak berpijak pada bumi. Dalam realitas empirik, ketimpangan perempuan dan laki-laki sangat terasa di masyarakat. Dalam struktur keluarga sebagai unit terkecil, keputusan penting masih banyak dimainkan oleh ayah sebagai simbol pemimpin rumah tangga. Budaya mengakar dalam masyarakat tidak dapat serta merta dilawan secara radikal dengan menjungkirbalikkan budaya dominan. Aneh bin ajaib, manusia yang terlahir dari rahim perempuan, namun peran perempuan dikebiri sedemikian dasyat untuk kepentingan patriakhi. Realitas terlalu kuat dan berakar lama mendominasi. Akibatnya upaya melapangkan kesetaraan dan persamaan hak terpental dan semakin menyingkirkan kaum perempuan yang dilemahkan oleh sistem.

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan dilapangan. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesame perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi.

Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsen para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karena kita tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri yang membelenggu kiprahnya dibidang politik. Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan,

Kemauan politik perempuan sangat starategis menjangkau pembalikan kekuasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Jumlah kalangan perempuan yang mencapai 50 % dalam pemilihan umum akan melandasi gerakan kaum perempuan dan menjadi diktum pembebasan selanjutnya. Bias mitos yang merasuk dalam tubuh perempuan yang irrasional belief akan ikut hanyat dengan realitas yang setara dan berkiprah sejajar dalam dunia politik. Cara pandang yang rasional dan mengutamakan nilai keadilan akan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih luas didunia publik. Tidak saja perempuan yang akan menikmati kemajuan ini, namun juga para kaum laki-laki menjadi lebih bijak dalam membagi tugas dalam bermitra kerja dengan perempuan dalam memutuskan kebijakan masyarakat luas.

Pembongkaran wacana keislaman yang klasik perlu terus dikritisi untuk menuai ajaran yang sejatinya berpihak pada pembebasan dari penindasan . Pelarangan perempuan untuk keluar rumah, atau menjadi pemimpin suatu daerah, Wilayah , Negara menjadi wacana yang harus terus dikritisi sesuai dengan kontekstualisasi. Emansipasi Perempuan harus disesuaikan dengan adat istiadat Indonesia, kebudayaan serta kodrat antara pria dan wanita. Wanita dan pria punya tempat dan tugas sendiri dalam kehidupan ini, bukan disalahartikan bahwa kedudukan yang satu di atas yang lain. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan masing-masing supaya makin sempurna. Dengan kata lain keduanya saling membutuhkan untuk saling melengkapi.

Walaupun demikian, bukan berarti pembebasan yang tanpa mengikuti budaya. Kebebasan tersebut dimaksud, bukanlah kebebasan pergaulan yang seperti kita lihat saat ini yaitu seperti mabuk-mabukan, menghisap ganja, main judi, menjadi WTS, atau mengedarkan ekstasi, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang masih dibatasi oleh norma agama dan adat ketimuran yang santun dan mengutamakan kebaikan bagi komunitas masyarakatnya. Pembebasan tetap diteriakkan berlanggam dengan berlandaskan moral etik yang penuh kebaikan dan nilai-nilai kasih dan sayang sesama manusia. Agama sesungguhnya dihadirkan untuk membawa perdamaian bagi manusia. Maka dalam membagi peran politik antara laki-laki dan perempuan akan menjadi mitra sejajar yang saling mengokohkan bangunan bangsa yang telah rapuh ini.

Adalah Wartawan Suara Perempuan Papua ,Kontributor Papua Pos Nabire & Coordinator Club Study dan Kreasi Talenta Papua di Nabire

Pengungkap Kebenaran Sejarah Nabire, Terbentur Dana Penerbitan

Yoasap Awandoi, .Pria kelahiran di kampung Yaur 16 oktober 1972 lalu ini , sudah dua tahun belakangan ini masuk keluar dari kampung yang satu ke kampung lain . Terakhir tahun 2008 ihi hasil kerja keluar masuk kampung , pulau, sempat disajikan di meja aliansi masyarakat Pesisir dan Kepulaun pada 07 juni 2008 Kalibobo namun ditilik sebelah . Hari itu dari meja Masyarakat aliansi masyarakat pesisir dan kepulauan tersaji sebuah buku Sejarah Kabupaten Nabire Dalam perspektif Suku Yerrisam, Yaur, dan Umari setebal 487 halaman . Namun semua pihak terutama pemerintah Nabire diam dalam seribu bahasa untuk menanggapinya dalam dukungan dana untuk penerbitan lanjutnanya . Pria alumni Stie Otow Geisler Jayapura berusaha meyakinkan untuk mendapat dukungan dana pemerintah namun dianggap melangkahi pemerintah . Bahkan dalam mencari data di pemerintahan sempat mendapat halangan namun akhir terampung dalam buku sejarah Kabupaten Nabire Persepektif masyarakat Yerisam, Yaur dan Umari .

Yoasap yang terlibat dalam sejumlah penentian, baik potensi kampung dan masalah sosial lainnya yang membawa dampak perubahan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Nabire ini tak habis berpikir bila terkenadala masalah penerbitan . “ Saya berusaha menyakinkan pemerintah daerah untuk mendukung biaya penerbitan baik secara person maupun lewat lembaga , terakhir lewat peluncuran buku 1 eskamplar saja namun itupun tak dapat digubris , maka sekarang mencari sang penolong di jayapaura tetapi nampaknya sulit juga . Tahun 2008 ini target hendak cetak 1000 buku namun tidak ada biaya sehingga ini tidak terlaksana “ kata Yoasap kepada media ini belum lama ini ( 15/08) .

Jangankan sulit dalam penerbitan buku dalam jumlah banyak , peluncuran perdana dalam upaya mencari dukungan pada 7 juni lalu di KALIBOBO saja atas sumbangan sukarela dari Aliansi masyarakat Pesisir . ketika peluncuran secara antuasias masyarakat Nabire menerima hasil penelitian sebagai sebuah kebenaran tetapi dalam bekingan dana terutama dari pemerintah tak mendapat.

Awandoi menilai bahwa perubahan paradigma pembamngunan masyarakat di Tanah Papua dari sentralistik berubah menjadi otonom . Pembangunan sentarlistik yang didentikan kekauasaan mutlak yang telah mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara paksa . Kekuasaan mengatur semu7a hak rakyat, baik adapt, gereja maupun kelembagaan masyarakat lainya menurut keinginan penguasa secara terpusat . “ Sejarahpun mudah direkayasa dengan alasan klasik pembaungan . Wilayah adapt dapat diatur dan pengalihan hak kesulungan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya se3suai keinginan penguasa dan dianggap legal . hak masyarakat mayoritas dapat menjadi minoritas dan sebaliknya . Pembungkaman terhadap sejarah lokal terus dilakukan dengan memnciptakan sejarah baru oleh penguasa . Dengan menciptakan serjarah-sejarah baru oleh penguasa . Dengan demikian akibat sentralistik , masyarakat asli pemilik hak atas tanah, dan sumber daya alammnya , mengalami kerugian termasuk mengalami ketermarginalan” urai putra almarhum Keliopas Awandoi dan Dorsila Homba ini .

Dengan bergesernya paradigma lama dan masuk dalam paradigma baru p0embangunan dei Tanah Papua otonomi khusus merupakan puncak titik balik pengembalian suatu harga diri , semua rekayasa serta kekeliruan yang terjadi akibat kekuasaan harus kembali ke dasar berpijal diluruskan dengan cara pengakuan penerimaan terhadap hak-hak adat oleh semua pihak maupun suku.
Menurutnya hadirnya buku ini merupakan sebuah uji-telah dari gugu8san cerita masyarakat , tokoh adapt, gereja serta bukti-bukti secara histrotis tentang keberadaan tanah yang menjadi ibukota kabuipateN Nabire . Keberadaan tersebut dilukiskan melalui data-data dasar yang dirajut dari pemerintah daerah serta sudut pandang etnis Yerisam, Yaur, dan Umari dan refrensi ilmiah lainnya . Maka buku ini didedikasikan kepada para pemimpin pemerintah, perencana pembangunan, cendekiawan , pengusaha maupun semua komponen masyarakat asli Papua serta non Papua daan siapa saja yang berada dan hidup di wilayah ibukota Nabire dan bagi activist yang berkarya bagi Hak-hak Asasi Manusia khusunya kepemilikan hak-hak adat . Walaupun dealam upaya menaikan buku ini terkendala dengan biaya sampai saat ini“ katanya .

Yoasap tidak berkendak menyudutkan pada kelompok tertentu namun hasil karya spektakuler ini memberikan sumber ilmu pengetahuan guna menjawab kebutuhan masyarakat di papua lebih khusus bagi masyarakat Yerisam, Umari, dan Yaur agar mengenal sejarahnya , kemudian belajar untuk menghargai sejarahnya sendiri tanpa mempelajari sejarah orang lain . Sebab sejarah mencatat tentang masa lalu, masa kini dan mempertemukan masa depan . Serta “saya kira dapat dijadikan sebagai muatan lokal bagi kurikulum pendidikan di Kabupaten Nabire juga sebagai bahan pijakan dasar permbangunan masyarakat di Kampung. Keyataan bahwa tidak ada refrensi bagi mahasiswa , pemerintah baih sejarah lokal, pemerintahan maka mesti ada refrensi salah satu buku ini . Sumbangan buku ini sebagai ilmu pengetahuan . Orang bilang ada sejarah suatu kampung, atau daerah, ataupun kabupaten tetapi mana refrensinya . Siapapun yang bertugas patut nmnegetahui sejarah lokal, Zending , pemrintah Nabire . Ketika saya meminta bantuan dana penerbitan , namun Pemerintah sempat meminta untuk bergabung menulis sejarah Nabire “ kata pria tamatan SD Negeri Inpres Yotefa Abepura ini .

Kebenaran sejarah lokal tidak boleh direkayasa, karena sejarah Nabire direkayasa maka hendak dikembalikan sejarah masyarakat Nabire terutama tiga suku ini namun karena selama ini orang yang bekerja , berjuang akan kebenaran banyak pihak yang tidak dihargai, ditangtang bahkan kambing hitamkan . Namun bagi Awandoi , walaupun tak punya bekingan untuk menrbitkan buku ini , numun dengan semanngat yang menggebu-gebu dalam dalam dirinya minggu ini masuk percetakan , dengan jumlah yang terbatas . “ sekalipun jalan merayap dalam penerbitan ini hari senin ini ( 18/ 08) akan masuk di percetakan dengan jumlah yang terbatas . Sebab biaya penerbitan terbatas” kata Yoasap .
Sebuah pembohongan publik yang selama ini dilakukan kepada rakyat bahwa Peringatan lahirnya Kabupaten Nabire didasarkan pada SK Pemekaran Kabupaten Paniai, Puncak Jaya , Nabire , tahun 1996 sehingga menjadi masalah . Lalu apakah sebelum SK itu pemekaran 1996 itu belum ada pemerintahan . ”Kabupaten Nabire ini dianggap baru lahir . HUT Nabire berdasarkan SK 1996 , padahal ada sejarah perjuangan yang belum terkaver , dilihat. Buku ini hadir4 bukan untuk dipertentangkan melainkan melengkapi sejarah Nabire . Bukan bangun konflik melainkan sebuah bahan refrensi . Hanya dukungan dana pemerintah untuk menrbitkan tidak ada ” tegas pria keempat dari 6 bersaudara ini.


Orang Nabire dan Papua umumnya hidup dari budaya lisan , baru beberapa tahun belakangan ini budaya menulis buku baru mulai bangkit. Nilai budaya, sejarah lokal mestinya diabadikan , didokumentasikan . ” Nabire tidak sejarah yang jelas karena tidak ada yang menulis . Selain itu banyak cendekiawan yang turun penelitian tetapi jarang tinggalkan refrensinya . Karena tidak ada refrensi orang luarpun yang datang di Nabire mengaku orang asli Nabire . Lalu lebih ironis lagi bahwa ketidakjelasan sejarahpun dimanfaatjkan oleh orang luar untuk menulis sejarah masyarakat lokal . ” sejak 2006-2007 , saya melakukan penelitian tentang sejarah Kbaupaten Nabire dalam perspektif Etnis Yerisam,yaur , dan Umari . Saya menyadari sejarah itu penting, sehingga berinisiatif untuk menulis buku. penelusuran dan penjaringan data dalam menerbitkan buku sejarah ini dilakukan selama 2 tahun 2006-2007 . Satu tahun untuk menjaring data, kemudian tahun berikutnya mengolah dengan target 2008 terbit, namun terbentur dana .Saya tidak nemiliki biaya dan pekerjaan untuk mendukung penelitian dan penulisan tetapi akan dicetak puluhan buku dalam bulan agustus ini sambil mencari sokongan dana .Hasil kerja ini atas kerjasama dari saudara-saudara di Yayasan Emereu, masyarakat Nabire . Buku setebal 487 halaman ini saya persembahkan ilmu pengetahuan yang saya kepada masayarakat masyarakat yang punya sejarah dan membutuhkan buku ini . Berusaha berkarya dari sudut yang penuh keterbatasan dan kekurangan namun sebuah harapan terbersit bahwa akan diterbitkan buku ini dalam bulan ini walaupun jumlahnya terbatas . Kesemuanya ini akan dinilai oleh Yang Maha Kuasa ” kata pria tamatan SMA Negeri I Abepura ini .


Selama ini pemerintah mewacanakan pembangunan dalam sebuah wadah tiga tungku , pemerintah, adat dan agama namu dalam reliatas tak seperti itu . Buktinya buku ini dikaji dari tiga sudut ini tak ada dukungan dari pemerintah . Karena selama ini tidak ada refrensi sejarah Nabire maka siapa saja dapat memutarbalikkan fakta demi kepentingan . Lalu yang sadis adalah sejarah suatu masyarakat lokal ditulis oleh orang luar Papua. Patut kita berbangga tetapi orang luar mernulis menurut pemahamannya sehingga kadang kali menyimpang dari makna yang sebenarnya . ” Sejarah yang benar harus ditulis oleh anak-anak Negeri sebab orang lain menulis menurut pemahamannya . Kemudian pola pembangunan ala 3 tungku namun kalau tidak refrensi mendukung maka akan kacau . Tiga tungku harus sejajar dalam membangun negeri ini .Buku ini dibidik dari tiga sudut bidik yang selama ini membangun masyarakat . Kalau tidak ada refrensi kebenaran sejarah maka generasi dapat memutarbalikan sejarah dan fakta demi kepentingan. Dalam proses penerbitan buku ini pemerintah mestinya mendukung ,namun dalam realitanya tak ada perealisasian dana . Jangankan bantuan dana , minta-foto-foto Bupati yang pernah menjabat saja sulit didapat . Apalagi dibilang rahasia negara . Kalau tidak didukung maka akan ada generasi tanpa refrensi ” urai pria alumni S-2 Uncen Jayapura ini .